Pro dan kontra pembangunan kilang gas terbesar di dunia yang ada di Blok Masela, Maluku, terus bergulir dan menggelinding menjadi bola salju. Meskipun hingga kini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan apakah pengembangan blok gas tersebut akan dibangun di lepas pantai (offshore) atau di darat (onshore).
Pemerintah pun sempat mengundang empat universitas untuk memberikan masukan. Namun di kesempatan yang terpisah, ada sejumlah lembaga yang juga telah melakukan riset tersendiri mengenai Blok Masela.Berikut beberapa hasil riset Blok Masela:
1. Riset Blok Masela 2010
Pada 2010, atas permintaan pemerintah, studi yang dilakukan konsorsium perguruan tinggi seperti ITB, ITS, UGM, dan UI menghasilkan opsi terapung lebih baik dibandingkan darat. Hasil kajian pada 2010 itu kemudian menjadi dasar penerbitan rencana POD Masela.
2. Riset Blok Masela 2015
Pada 2015, pemerintah kembali meminta kajian oleh konsultan independen berskala internasional Poten and Partners, dengan hasil yang sama yakni kilang terapung lebih baik.
3. Kajian LPEM UI
Manfaat ekonomi dari skema kilang terapung diperkirakan membutuhkan belanja modal senilai USD14,8 miliar. Dengan kilang terapung, maka akan memberikan dampak :
a. Menumbuhkan perekonomian (PDB) senilai USD126,3 miliar,
b. Menghasilkan penerimaan pemerintah USD51,8 miliar,
c. Meningkatkan pendapatan rumah tangga USD11,4 miliar.
d. Menyerap 657 ribu tenaga kerja.
4. Kajian SKK Migas
Berdasarkan kajian SKK Migas, secara teknis, waktu yang diperlukan untuk pengembangan Blok Masela di darat maupun laut relatif sama yaitu 45-50 bulan. Selain itu, dari aspek ekonomi, berdasarkan perhitungan tahun 2013, untuk pengembangan di darat dibutuhkan biaya USD19,3 miliar. Sedangkan di laut investasinya sebesar USD14,8 miliar.
Sistem pengelolaan Blok Masela dinilai banyak pihak lebih efisien dengan sistem pengelolaan di atas laut (offshore). Namun, ternyata teknologi tersebut masih diragukan.
Menurut Ekonom dari Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad Wibowo, sistem pengelolaan offshore sebenarnya belum teruji teknologinya. Pasalnya, belum ada blok kilang gas yang sudah berjalan dengan teknologi sistem offshore.
Bukan hanya itu, sistem pengelolaan offshore yang dikatakan memakan investasi yang lebih murah sebesar USD14,8 miliar juga masih diragukan. Pasalnya, Australia yang kilangnya memiliki kapasitas yang jauh lebih kecil mengharuskan investasi sebesar USD12 miliar.
"Australia itu setengah dari Blok Masela harusnya USD12 miliar, tapi Masela hanya USD14,8 miliar anda percaya enggak? Australia jauh lebih efisien, Indonesia mungkin bisa sampai USD20 miliar lebih," pungkasnya
"Kalau di laut (offshore) dikatakan akan menjadi floating LNG yang terbesar kedua di dunia, karena yang pertama Australia. Tapi persoalannya ini betul-betul barang baru, di Australia sedang direncanakan dan 2017 baru selesai. Kalau terjadi masalah siapa yang menanggung," ucapnya dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (5/3/2016).
Polemik pengembangan blok masela tak hanya terjadi di akar rumput elit politik pun tak ketinggalan terusik. Rizal ramli, Ekonom senior anti neoliberal, yang juga Menko Maritim dan Sumber Daya, menentang kuat pengembangan blok masela di atas laut. Menurut Menko Rizal Ramli, pengembangan pembangunan Blok Masela harus belajar dari sejarah pengelolaan sumber daya alam Indonesia, tidak boleh melakukan kesalahan masa lalu yang sama, seperti kasus Freeport di Irian Barat dan Exxon di Aceh. Blok Masela adalah kesempatan emas buat mengelola sumber energi yang lebih cerdas.
Menko Rizal kembali menegaskan bahwa kontrak-kontrak baru migas dan minerba atau renegosiasi perpanjangan kontrak sumber daya alam negeri kita harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia sesuai amanat konstitusi, termasuk memperhatikan aspek “Multiplier Effect” yang ditimbulkannya, khususnya bagi masyarakat lokal. Atas dasar dan pertimbangan hal tersebut, menurut menko Rizal pengembangan pembangunan blok Masela lebih tepat dibangun di darat, hal inipun senada dengan tuntutan masyarakat Maluku, bahkan masyarakat Maluku tegas mengatakan kalau ada yang memaksakan pembangunan gas blok Masela terapung ditengah laut, maka itu menabuh genderang perang.
Pernyataan keras rizal ramli tentu menyohok Sudirman Said. Sudirman said bahkan pernah menyindir Rizal Ramli karena merasa kinerjanya dihambat oleh pria dengan jurus ngepret itu. Padahal, kata Sudirman, hal yang dikerjakannya berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai Menteri ESDM. Sebagaimana diketahui, Rizal bersikukuh pembangunan Blok Masela lebih ideal di darat.
Kegaduhan para menteri mengusik Presiden Joko Widodo. Jokowi meminta para menterinya untuk tidak 'berkelahi' terkait dengan rencana pembangunan Blok Masela. Kalaupun ingin silang pendapat, sebaiknya di ruang rapat terbatas atau sidang kabinet.
"Soal Masela, akan segera diputuskan dan Presiden menyampaikan kepada seorang menteri untuk tidak boleh bersilang pendapat di luar sidang kabinet ataupun rapat terbatas," ujar juru bicara presiden, Johan Budi, di Kompleks Istana.
Kontroversi yang tak berkesudahan membesitkan tanya, apa yang sebenarnya terkandung di blok masela? Seberapa besarotensi energi disana?
Blok Masela, merupakan sebuah blok dominasi gas yang berada di Laut Arafuru di Indonesia bagian timur. Saat ini, Blok Masela dikelola oleh Inpex Corporation (Jepang) bersama Shell (Belanda). Blok ini telah dieksplorasi dan direncanakan akan dieksploitasi.
Blok Masela adalah salah satu blok yang memiliki cadangan gas terbesar di Indonesia. Cadangannya mencapai kira-kira 10,73 Trillion Cubic Feet (TCF). sehingga Blok Masela sering disebut sebagai Lapangan gas abadi. Apa saja yang terkandung? Berikut ini fakta-fakta tentang blok Masela,
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiam Rizal Ramli mengatakan ladang gas abadi yang dimiliki oleh Indonesia dengan cadangan gasnya yang bisa bertahan selama 70 tahun ke depan. Dengan fakta ini Indonesia, bisa menyaingi bahkan melebihi Qatar usai Blok Masela dioperasikan.
2. Blok Masela adalah salah satu megaproyek dan tambang terbesar di Indonesia bahkan dunia internasional sudah mengendus kekayaan di Maluku tersebut. Karena kekayaan yang terkandung itulah Blok Masela kerap disebut dengan Blok Abadi.
3. Cadangan tersertifikasi di Blok Masela tercatat 10,37 TFC.
4. Kapasitas kilang yang dibutuhkan sebesar 7,5 MTPA
5. Produksi gas diperkirakan 1.200 mmscfd
6. Produksi kondensat sekira 24.460 bpd.
Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Masela ditandatangani pada 16 November 1998 dan direncanakan berakhir pada tahun 2028. Kontrak ini mencantumkan persetujuan Plan of Development (POD) I pada Desember 2010. 2014, Inpex Ltd mengajukan revisi POD dengan perubahan skenario fasilitas produksi Floating LNG (FLNG) dari 2,5 MTPA menjadi 7,5 MTPA. Usulan ini diajukan Inpex karena setelah dilakukan pengeboran pada tahun 2013-2014, cadangannya diidentifikasi jauh lebih besar yaitu 10,37 TCF.
Pengelolaan blok Masela 10 tahun pertama adalah masa eksplorasi. Sedangkan 20 tahun sisanya adalah masa produksi. Pada kontrak tersebut, disebutkan 15 persen hasil gross penjualan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Maluku mendapatkan 10 persen.
Kini, Gas Masela sudah masuk tahap produksi. Pihak Inpex Masela Limited dan Kementrian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) setuju pengembangannya di laut (offshore). Tapi, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, dilakukan di darat (onshore). Keputusan terkahir pada Presiden, Joko Widodo yang mengaku akan menentukan di darat atau di laut setelah bertemu dengan Shell.
Dasar keputusan mengambil kebijakan soal pengembangan blok Masela harus lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar, yakni bagaimana Negara dapat mengambil manfaat untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Bukankah bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?.
Hari ini rakyat sudah jauh lebih cerdas dan memahami persoalan sumber daya alam kita yang bertahun-tahun dijarah. Rakyat sudah sangat paham betul, bagaimana watak dan karakter setiap pejabat Negara ini muter-muter berargumentasi dengan berbuih-buih dalam setiap melancarkan aksi-aksi penjarahan perusahaan-perusahaan besar asing. Bahkan yang lebih ngeri lagi, setiap aksi-aksinya yang jauh dari keberpihakan rakyat dan kepentingan nasional itu selalu menggunakan beberapa kelompok2 akademisi, konsultan, pengamat, media dsb, guna melegitimasi aksi-aksi mereka agar sesuai kehendak dan versi mereka.
